KAWANPUAN.COM – Kongres Perempuan Nasional 2023 mengangkat isu penting dalam demokrasi dan kepemimpinan perempuan menuju satu abad Indonesia.
Kongres Perempuan Nasional 2023 merekomendasikan kebijakan yang adil gender dan bebas kekerasan terhadap perempuan sebagai syarat penting pengembangan kepemimpinan perempuan.
Hal tersebut disampaikan Suryani Estati Sudibyo dari Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika DKI Jakarta saat membacakan rekomendasi Kongres Nasional Perempuan 2023 di Semarang, Sabtu.
Oleh karena itu, kata dia, Kongres Nasional Perempuan meminta negara membuka ruang partisipasi aktif bagi perempuan di setiap penyusunan kebijakan.
“Negara diminta mendorong penerbitan kebijakan dan aturan pelaksanaan yang melindungi dan mengakomodasi hak-hak dasar perempuan berbasis pengalaman dan kebutuhan perempuan,” katanya.
Menurut dia, pemerintah juga harus mengakomodasi hak perempuan secara sistematis dan multisektor dengan membuka peluang untuk posisi strategis bagi kader perempuan.
Gerakan perempuan untuk memastikan terpenuhinya hak perempuan, kata dia, dilakukan dengan berpartisipasi aktif dan substantif dalam setiap penyusunan kebijakan.
Selain itu, lanjut dia, strategi dan mekanisme advokasi diintegrasikan ke dalam sistem.
Gerakan perempuan, menurut dia, juga melakukan pengawasan untuk memastikan penyelenggaraan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kapasitas yang dapat melakukan kerja-kerja kreatif.
Rekomendasi Kongres Nasional Perempuan selanjutnya diserahkan kepada Ketua Umum Kongres Nawal Arafah Yasin untuk diteruskan kepada Gubernur Jawa Tengah.
Perempuan Tonggak Pembangunan Bangsa
Perempuan merupakan tonggak pembangunan bangsa yang harus berada dalam ruang pengambilan keputusan. Demikian disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga.
Perempuan harus dilibatkan dalam penyusunan kebijakan dan memiliki akses untuk mengontrol pelaksanaannya.
“Pembangunan yang inklusif dibutuhkan untuk mengakhiri berbagai bentuk ketimpangan di masyarakat, salah satunya ketimpangan gender.”
Guna mencapai pembangunan yang inklusif, kata dia, kepemimpinan perempuan menjadi poin penting yang perlu di dorong implementasinya.
“Perempuan perlu didorong dan diberi dukungan untuk melakukan perubahan dan perbaikan di dalam keluarga maupun di tengah masyarakat,” ujar Menteri PPPA, dalam Kongres Perempuan Nasional, di Semarang.
Menteri PPPA menerangkan, meskipun angka keterwakilan perempuan di parlemen telah mengalami peningkatan, tetapi persentasenya belum mencapai target, yaitu 30 persen.
Berdasarkan data Angka Partisipasi Perempuan di Parlemen Tahun 2021 Badan Pusat Statistik (BPS), hanya 1 dari 34 provinsi yang berhasil melampaui target tersebut, yaitu Kalimantan Tengah.
Sementara itu, di tataran nasional, angka keterwakilan perempuan di DPR RI dalam tiga tahun terakhir cenderung fluktuatif dan belum pernah mencapai persentase minimal yang diharapkan.
Yaitu 17,9 persen pada periode 2009-2014; 17,3 persen pada periode 2014-2019; dan 20,5 persen pada periode 2019-2024.
Lebih lanjut, menurut Menteri PPPA, saat ini jumlah kepala daerah perempuan yang masih menjabat hingga 2023 dan 2024 hanya 24 orang atau sejumlah 4 persen.
Berdasarkan hasil Indeks Inovasi Daerah Tahun 2022, dari 24 kepala daerah perempuan tersebut, 5 daerah berpredikat sebagai sangat inovatif, 17 berpredikat inovatif, dan hanya 2 daerah yang berpredikat kurang inovatif.
Menteri PPPA berkomitmen untuk mendorong 2 kepala daerah yang berpredikat kurang inovatif untuk untuk melakukan langkah perbaikan ke depannya.
“Mari bersama-sama kita ciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi perempuan untuk mengembangkan dirinya, mempelajari sebanyak-banyaknya ilmu sehingga kita bisa mewujudkan perempuan yang mandiri, tangguh, dan berdaya,” kata Menteri PPPA.
Kongres Perempuan Nasiona Memiliki Lima Komisi
Penyelenggaraan Kongres Perempuan Nasional merupakan momentum untuk mengingatkan masyarakat Indonesia mengenai pentingnya pergerakan dan perjuangan perempuan.
Kongres Perempuan Nasional memiliki lima komisi yang mendiskusikan isu dan solusi permasalahan perempuan:
- Peluang dan Tantangan Kepemimpinan Perempuan dalam Tata Kelola Pemerintahan
- Peluang dan Tantangan Kepemimpinan Perempuan dalam Mendorong dan Memperkuat Ketahanan Pangan
- Peluang dan Tantangan Kepemimpinan Perempuan untuk Mewujudkan Kebijakan Adil Gender dan Anti Kekerasan terhadap Perempuan
- Peluang dan Tantangan Perempuan dalam Mewujudkan Energi Bersih serta Responsif pada Isu Lingkungan
- Peluang dan Tantangan Perempuan dalam Memperkuat Mewujudkan Kebudayaan dan Media yang Ramah Perempuan.
Menteri PPPA pun berharap kongres ini dapat merumuskan rekomendasi yang implementatif dan dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah.
