Kasus Penipuan KSP Indosurya Mencapai Rp106 Triliun

Kasus Penipuan KSP Indosurya

KAWANPUAN.COM – Kasus penipuan dan penggelapan Koperasi Simpan Pinjam alias KSP Indosurya terhadap 23 ribu orang korban dengan total kerugian mencapai Rp106 triliun.

Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum pada Kejaksaan Agung (Kejagung) Fadil Zumhana, ini sesuai dari Hasil Laporan Analisis (HLA) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Menurut Fadil, kasus penipuan dan penggelapan KSP Indosurya mesti menjadi perhatian nasional. Pasalnya, belum tercacat dalam sejarah ada kasus yang merugikan masyarakat hingga angka Rp106 triliun.

“Ini kasus yang menarik perhatian nasional. Karena sepanjang sejarah belum ada kerugian yang di alami Rp106 triliun oleh masyarakat Indonesia,” kata Fadil di Kompleks Kejagung, Rabu (28/9).

Kini perkara itu, sebut dia, telah masuk sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat dengan terdakwa Cipta Henry Surya selaku Ketua KSP Indosurya dan Direktur Keuangan KSP Indosurya Cipta June Indria.

Fadil menyampaikan penanganan perkara itu memang sempat tersendat saat prapenuntutan. Namun, Ia memastikan pihaknya berusaha melindungi korban dalam persidangan tersebut dengan mengungkap peristiwa pidana yang terjadi.

“Kami berupaya bagaimana kerugian korban bisa kami selamatkan sehingga berdasarkan berkas perkara bisa di sita Rp2,5 triliun,” jelas dia.

Tak hanya itu, ia juga meminta agar masyarakat lebih berhati-hati dalam memilih tempat berinvestasi. Karena saat ini banyak perusahaan yang justru merugikan masyarakat.

Sementara itu, Kejagung juga meminta bantuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ikut memantau proses persidangan. Hal tersebut agar proses sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Kami minta bantuan dari KPK untuk mengikuti perkembangan persidangan perkara ini. Supaya proses bisa secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, transparan, dan secara yuridis sudah dibuat sesuai ketentuan hukum pidana,” ujarnya.

Dalam kasus ini, para tersangka di dakwa dengan Pasal 46 Undang-Undang Perbankan dengan ancaman pidana 15 tahun dengan kumulatif Undang-Undang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan ancaman pidana 20 tahun.

Sementara satu tersangka lainnya, yaitu Suwito Ayub masih berstatus buronan.