Johanis Tanak Pimpinan Baru KPK Pengganti Lili Pintauli Siregar

Johanis Tanak

KAWANPUAN.COMJohanis Tanak, resmi menjadi pimpinan baru KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) pengganti Lili Pintauli Siregar. Berikut informasi lengkapnya.

Komisi III DPR menyetujui Johanis Tanak untuk menggantikan Lili Pintauli Siregar sebagai Wakil Ketua KPK. Johanis mendapat 38 suara dalam pemilihan di Komisi III DPR, Rabu (28/9) kemarin.

Dia unggul atas calon lainnya, I Nyoman Wara, yang mendapat 14 suara. DPR mengesahkan nama Johanis Tanak sebagai Wakil Ketua KPK yang baru dalam rapat paripurna.

Siapa Johanis Tanak?

Sebelum terpilih sebagai Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi di Jambi dan Sulawei Tengah.

Menurut anggota Komisi Hukum DPR Benny Kabur Harman, latar belakang Johanis sebagai jaksa akan melengkapi komposisi pimpinan di lembaga antirasuah.

Menurut dia, saat ini pimpinan KPK kebanyakan berasal dari unsur nonhukum.

“Polisi dan auditor sudah ada, dan dia ini kan jaksa. Jadi, justru kehadiran beliau melengkapi komposisi pimpinan KPK yang ada sekarang ini,” kata Benny.

Benny menjadi salah satu penyumbang suara bagi Johanis Tanak dalam pemilihan calon pimpinan KPK pengganti Lili Pintauli Siregar.

Alasannya karena Johanis dalam memberantas korupsi menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Walaupun dia menyebut pendekatan ini sebenarnya tidak di kenal dalam pemberantasan korupsi.

Restorative Justice

Johanis dalam uji kelayakan mengusulkan pendekatan keadilan restoratif atau restorative justice dalam penanganan kasus korupsi.

“Ada di UU (undang-undang) tentang BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Kalau BPK menemukan kerugian uang negara itu di kembalikan dalam tempo 60 hari, proses tidak berjalan,” kata Johanis.

“Kalau sudah di kembalikan, kemudian proses tetap berlangsung, berapa uang negara yang harus di keluarkan untuk menangani perkara tersebut?.”

Menurut Johanis, pendekatan itu tepat karena anggaran negara untuk pembangunan bisa berjalan. Negara tidak perlu menggunakan anggaran untuk memproses pelaku tindak pidana korupsi.

Kritik Terhadap Pandangan Johanis

Pandangan Johanis tentang restorative justice untuk tindak pidana korupsi di nilai bisa semakin memberi impunitas koruptor.

Peneliti Transparency International Indonesia, Alvin Nicola mengkritik pandangan Johanis.

Menurut dia, ide Johanis bertentangan dengan kedudukan perkara korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Bertentangan pula dengan United Nation Convention Against Corruption atau UNCAC.

“Upaya menggeser penanganan kasus korupsi menjadi ultimum remedium melalui restorative justice harus di dahului dengan adanya UU Perampasan Aset,” kata Alvin, mengutip Tempo.

Koordinator Bidang Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW), Lalola Easter Kaban, menyayangkan sikap Komisi III yang tak mendalami pemaparan Johanis itu.

Uji kelayakan dan kepatutan kali ini sekadar formalitas belaka. “Sebagai sebuah praktik baik, seharusnya DPR melakukan kembali fit and proper test. Karena itu, buat saya, tes (kemarin) itu formalitas,” kata Lalola.