Cuti Hamil Jadi 6 Bulan, Ini Wujud Kepedulian DPR untuk Perempuan

Puan Maharani Usul Cuti Hamil Jadi 6 Bulan

KAWANPUAN.COM – Pemenuhan hak pekerja perempuan sebagai ibu mendapat secarah harapan usai masuknya usulan cuti hamil jadi 6 bulan dari DPR RI.

DPR RI menyepakati untuk membahas lebih lanjut Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA). RUU KIA ini di rancang untuk pemenuhan perempuan.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengatakan dalam RUU KIA ini dapat menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan pemenuhan hak perempuan.

Kesepakatan ini di cetuskan dalam Rapat Badang Legislasi (Baleg). Dalam RUU KIA akan di bahas lebih lanjut menjadi undang-undang dan di bahas bersama Pemerintah.

RUU KIA ini masuk dalam rancangan yang di prioritaskan. RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak yang masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2022.

“Kita harapkan bisa segera rampung. RUU ini penting untuk menyongsong generasi emas Indonesia,” kata Puan Maharani, dalam keterangannya, Senin (13/6) kemarin.

Puan Maharani berpendapat bahwa RUU KIA ini menekankan pentingnya penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Hal ini harus di upayakan bersama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat guna memenuhi kebutuhan dasar ibu dan anak.

Puan juga menyebutkan hak-hak lain yang harus di peroleh seorang ibu, terutama apabila ibu yang bekerja. Tidak sekadar hak untuk cuti, tapi juga pelayanan kesehatan.

Kemudian, jaminan kesehatan saat kehamilan, mendapat perlakuan dan fasilitas khusus pada fasilitas, sarana dan prasarana umum.

Terjaminnya hak seorang ibu untuk memperoleh rasa aman dan nyaman serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, termasuk di tempat kerja.

Masa 1000 HPK (hari pertama kehidupan) adalah masa-masa penting yang berdampak dari kehidupan anak, Puan mengingatkan.

Apabila pada masa krusial ini tidak dilakukan dengan maksimal, anak bisa mengalamai pertumbuhan fisik ataupun kecerdasan yang tidak maksimal.

“RUU KIA ini hadir sebagai harapan agar anak-anak kita sebagai penerus bangsa bisa mendapat proses tumbuh kembang yang optimal,” katanya.

“Menjadi tugas Negara untuk memastikan generasi penerus bertumbuh menjadi SDM yang dapat membawa bangsa ini semakin hebat,” jelas Puan melanjutkan.

Kewajiban Ibu Beri Anak ASI

Memperoleh cukup waktu untuk memberi anak ASI yang cukup merupakan hak seorang ibu. Tak terkecuali perempuan yang menjadi seorang ibu sekaligus bekerja.

Puan menegaskan, ibu wajib mendapat waktu yang cukup untuk memerah ASI selama waktu kerja. Dengan pertimbangan ini salah satu isi dari RUU KIA.

Kemudian juga berhubungan dengan waktu cuti bagi perempuan melahirkan, dari sebelumnya 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan.

Jadi sesuai anjuran bidan atau dokter, menjadi 6 bulan. “Jadi cuti hamil menjadi 6 bulan. Semoga ini benar-benar bisa bermanfaat bagi kaum perempuan,” ujarnya.

“RUU KIA juga mengatur cuti melahirkan paling sedikit enam bulan, serta tidak boleh diberhentikan dari pekerjaan,” ujar Puan Maharani menimpalinya.

“Selain itu, ibu yang cuti hamil harus tetap memperoleh gaji dari jaminan sosial perusahaan maupun dana tanggung jawab sosial perusahaan,” terang Puan.

Sebelumnya penetapan waktu cuti melahirkan di atur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja. Di dalam UU tersebut waktu cuti melahirkan di atur hanya 3 bulan.

Usulan Cuti Hamil 6 Bulan

Melalui RUU KIA, cuti hamil berubah menjadi 6 bulan dan masa istirahat apabila ibu bekerja yang mengalami keguguran selama 1,5 bulan.

Selain mengatur perihal cuti, RUU KIA juga mengatur penetapan soal upah bagi ibu yang tengah cuti melahirkan. Untuk 3 bulan pertama masa cuti, ibu yang bekerja tetap memperoleh gaji penuh.

Ketika memasuki bulan keempat upah dibayarkan sebanyak 70 persen. Puan mengungkapkan, pengaturan ulang mengenai masa cuti hamil ini penting dilakukan untuk menjamin tumbuh kembang anak dan pemulihan ibu setelah melahirkan.

“DPR akan terus melakukan komunikasi intensif dengan berbagai pemangku kepentingan berkenaan dengan hal tersebut. Kami berharap komitmen Pemerintah mendukung aturan ini demi masa depan generasi penerus bangsa,” pungkas Puan.